Juknis Penulisan Ijazah Tahun 2019

Setelah pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tentunya siswa akan memperoleh sebuah pengakuan dalam bentuk bukti fisik berupa ijazah yang nantinya bisa digunakan untuk bukti siswa dalam meneruskan jenjang pendidikannya ataupun bisa digunakan untuk pendukung dalam mencari kerja yang membuktikan bahwa anak tersebut sudah menempuh sebuah pendidikan yang dibuktikan dengan kepemilikan ijazah.

Setiap tahunnya dalam penulisan ijazah tentunya kita berpedoman dengan aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan agar dalam penulisannya tidak bingung dan tentunya agar memiliki kesamaan format penulisan yang sesuai dengan ketentuan.

Dalam penulisan ijazah sebagaimana tahun - tahun sebelumnya bahwa penulisan ijazah harus menggunakan tulisan tangan yang tentunya bagus dan paling utama rapi karena ini merupakan dokumen penting peserta didik yang akan menjadi bukti bahwa peserta didik sudah menempuh pendidkan dan sudah mempelajari materi - materi dalam pendidikan.

Petunjuk umum pengisian blangko ijazah

1. Ijazah untuk RA, MI, MTs dan MA diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

2. Terdapat tiga jenis ijazah, yaitu : ijazah untuk sekolah yang mengunakan kurikulum 2006, ijazah untuk sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, dan ijazah untuk satuan pendidikan kerjasama (SPK)..

Contoh Kode Blangko
Kode                                                                                    Keterangan
RA-13 000000001                                                                  RA Kurikulum 2013

MI-06 000000001                                                                  MI Kurikulum 2006

MI-13 000000001                                                                  MI Kurikulum 2013

MTs-06 000000001                                                               MTs Kurikulum 2006

MTs-13 000000001                                                               MTs Kurikulum 2013

MA-06 000000001                                                                MA Kurikulum 2006

MA-13 000000001                                                                MA Kurikulum 2013

3. Ijazah terdiri dari dua muka dicetak bolak balik, dimana identitas dan redaksi dihalaman muka, hasil ujian/daftar nilai ujian dihalaman belakang.

Untuk lebih lengkapnya silahkan di unduh SK Jukni Penulisan Ijazah disini
Materi Sosialisasi Juknis Penulisan Ijazah 2019 Disini

Spesifikasi Server UNBK dan Infra Struktur Lainnya

SPESIFIKASI INFRASTRUKTUR CATUNBK

1. Server lokal
   Spesifikasi minimal hardware server lokal yang harus disediakan pelaksanaan dengan menggunakan sampai dengani 50 klien dalam satu jaringan, sebagai berikut:
   • PC/Tower/Desktop (bukan laptop).
   • Processor dengan 4 core dan frekuensi clock 1.6 GHz 64 Bit.
   • RAM 8 GB (Dengan VM RAM 4 GB).
   • Harddisk 250 GB.
   • Browser Google Chrome maksimal versi 64.0
   • Exam Browser Admin (ExambroCBTSync)
   • Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows 7.
   • LAN CARD 10/100/1000 Mbps dua unit (satu ke jaringan internet dan satu ke Jaringan lokal).
   • Cadangan server minimal 1 (satu) di setiap lokasi ujian.
   Catatan:
   Apabila jumlah klien lebih dari 50 sampai dengan 100, server lokal harus menambah kapasitas Over Clock pada Processor menjadi 3.2 GHz dan kapasitas RAM menjadi 16 Gb (dengan VM RAM 8 Gb).
2. Komputer klien
   Spesifikasi minimal hardware komputer peserta yang harus disediakan, sebagai berikut:
   • PC, Laptop, Chrome book
   • Monitor minimal 11.6 inch
   • Processor Single core dengan frekuensi clock 400 MHz
   • RAM minimal 512 MB
   • Operating System: Windows minimal XP/LINUX Ubuntu 14.04/MAC OS /Chrome OS
   • Browser Google Chrome maksimal versi 64.0
   • Exam Browser Klien (Exambro)
   • Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space)
   • LAN Card 10/100 Mbps
   • cadangan untuk komputer klien minimal 10%.
3. Infrastruktur Pendukung
   • Spesifikasi hardware Jaringan yang harus disediakan, sebagai berikut:

     Kabel	:	minimal CAT5E 10/100/1000
     Switch	:	jumlah minimal 24 port dengan transer rate 10/100/1000.
     Bandwith	:	minimal 1 Mbps dan stabil.
     IP	:	jaringan lokal wajib menggunakan segmen 192.168.0.xxx dan diatur static. jaringan internet tidak boleh menggunakan segmen yang sama dengan jaringan lokal.

   • Perangkat pendukung yang harus disediakan, sebagai berikut:

     UPS	:	untuk server (tahan 15 menit)
     Genset	:	Untuk seluruh perangkat yang dipakai untuk pelaksanaan.
     Monitor/layar besar	:	untuk menampilkan hasil tes di luar ruangan tes.
     Monitor/layar/papan tulis	:	untuk menampilkan token bagi peserta tes di dalam ruang ujian
     Printer	:	untuk mencetak dokumen.
     Scanner	:	untuk memindai dokumen.

4. Sumber Daya Manusia
   Sumber daya manusia untuk pelaksanaan tes sebagai berikut:
   • Proktor
     Mengerti dan menguasai IT dengan jumlah minimal sebanyak server di tempat pelaksanaan. Proktor memiliki kewenangan dan tanggung jawab mengoperasikan aplikasi Tes.
   • Teknisi
     Mengerti dan menguasai IT dengan jumlah minimal 1 orang per lokasi tes. Teknisi bertugas dan bertanggungawab mempersiapkan infrastruktur TIK yang dipersyaratkan aplikasi Tes.
   • Pengawas
     Bertugas mengawasi dan mengadministrasikan tes agar berjalan tertib.

Juknis Penulisan IJAZAH dan SHUAMBN 2018

Petujuk Teknis penulisan blangko Ijazah dan SHUAMBN untuk madrasah, baik MI, MTs, maupun MA, Tahun Pelajaran 2017/2018. Juknis penulisan Ijazah dan SHUAMBN ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Juknis penulisan Ijazah dan SHUAMBN ini tentunya menjadi pedoman dan acuan bagi madrasah dalam penulisan blangko Ijazah Madrasah dan SHUAMBN. Sehingga penulisan tersebut menjadi standart dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Apalagi keduanya, Ijazah maupun SHUAMBN, merupakan salah satu dokumen negara yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan atau diselesaikannya pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Sehingga kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Dalam juknis ini juga disertakan contoh blangko Ijazah dan SHUAMBN untuk K13 dan KTSP.
Contoh Blangko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
Contoh Blangko Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)
Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Matematika dan IPA (K13) dan Program IPA (KTSP)
Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan IPS (K13) dan Program IPS (KTSP)
Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Bahasa dan Budaya (K13) dan Program Bahasa (KTSP)
Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Keagamaan (K13) dan Program Keagamaan (KTSP)
Contoh Blangko SHUAMBN MTs dan MA


Juknis Penulisan Ijazah

1. Ijazah dan SHUAMBN

Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.

Sedang Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional atau SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada madrasah dan dinyatakan lulus pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Sedang SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

2. Download Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2017/2018

Sebagai pedoman dalam penulisan dan pengisian Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) Tahun pelajaran 2017/2018, silakan masing-masing madrasah untuk mengunduh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, di bawah ini.

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2017/2018 (UNDUH DI SINI)

Dengan diterbitkannya SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 semoga memperlancar proses penulisan dan penyerahan Ijazah dan SHUAMBN kepada para peserta didik madrasah.

Contoh Latihan Soal Kompetisi Sains Madrasah Jenjang MA [KSM] 2018

Assalamu'alaikum wr. Sahabat Guru Jugan dimanapun berada, setelah bergelut dengan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBNBK), Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (USBNBK) ataupun Berbasis Kertas dan Pensil (USBNKP),  dan Ujian Nasinal Berbasis Komputer (UNBK).

Kini saatnya mengalihkan perhatian ke Kompetisi Sains Madrasah, Pelaksanaan KSM dilaksanakan secara berjenjang mulai dari KSM Satuan Pendidikan, KSM Kabupaten/Kota, KSM Provinsi, hingga KSM Nasional.

Untuk jenjang pertama, dilakukan oleh masing-masing Satuan Pendidikan. Sedang pendaftaran KSM Kabupaten/Kota, akan dilakukan secara online mulai 24 � 30 April 2018. �Para peserta dapat mendaftar melalui laman resmi KSM Kementerian Agama mulai awal pekan depan,� terang Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah A Umar di Jakarta, Sabtu (21/04).

�KSM ini juga terbuka bagi siswa MI/SD, MTs/SMP, dan MA/SMA,� sambungnya. Untuk mendaftar, sila kunjungi: https://ksm.kemenag.go.id/

Info selengkapnya, sila klik: https://kemenag.go.id/home/artikel/43080/juknis-pelaksanaan-kompetensi-sains-madrasah-tahun-2018

Umar mengatakan, KSM Kabupaten/Kota akan digelar serentak pada 12 Mei 2018. Untuk KSM Provinsi, akan digelar pada 25 juli 2018. �Untuk KSM Nasional, akan digelar pada 17 � 21 September 2018 di Kota Bengkulu,� terang Umar.

Menurut Umar, ada beberapa bidang studi yang dilombakan pada KSM. Untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), mata pelajaran yang dilombakan adalah Matematika dan IPA. Untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah, selain Matematika dan IPA, mata pelajaran IPS juga dilombakan. Sedang untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA), bidang studinya mencakup: Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Geografi.

Untuk Juknis Pelaksanan KSM Tahun 2018 silahkan unduh filenya dibawah ini :

Juknis Pelaksanaan KSM 2018 

Silahkan Unduh soal-soal dan jawabannya berikut ini :

FISIKA

KIMIA

MATEMATIKA

BIOLOGI  

? File siap pakai aplikasi Bee Smart V3

EKONOMI 

GEOGRAFI 

? File siap pakai aplikasi Bee Smart V3

Semoga tulisan ini bermanfaat, terutama penulis yang yang selalu belajar untuk menjadi yang lebih baik. Aamiin. Salam Estoh dari Guru Jugan Pulau Garam.

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2018

Petujuk Teknis penulisan blangko Ijazah dan SHUAMBN untuk madrasah, baik MI, MTs, maupun MA, Tahun Pelajaran 2017/2018. Juknis penulisan Ijazah dan SHUAMBN ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Juknis penulisan Ijazah dan SHUAMBN ini tentunya menjadi pedoman dan acuan bagi madrasah dalam penulisan blangko Ijazah Madrasah dan SHUAMBN. Sehingga penulisan tersebut menjadi standart dan mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Apalagi keduanya, Ijazah maupun SHUAMBN, merupakan salah satu dokumen negara yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan atau diselesaikannya pendidikan pada satuan pendidikan madrasah. Sehingga kebenaran data dan informasi yang tercantum di dalamnya mutlak diperlukan.

Dalam juknis ini juga disertakan contoh blangko Ijazah dan SHUAMBN untuk K13 dan KTSP.

• Contoh Blangko Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• Contoh Blangko Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)
• Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Matematika dan IPA (K13) dan Program IPA (KTSP)
• Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan IPS (K13) dan Program IPS (KTSP)
• Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Bahasa dan Budaya (K13) dan Program Bahasa (KTSP)
• Contoh Blangko Ijazah MA Peminatan Keagamaan (K13) dan Program Keagamaan (KTSP)
• Contoh Blangko SHUAMBN MTs dan MA

Baca juga : Wewenang, Syarat, Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan STTB

1. Ijazah dan SHUAMBN

Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada suatu jenjang pendidikan tertentu untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dapat juga dipergunakan dalam penentuan jenjang kepegawaian.

Sedang Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional atau SHUAMBN adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional.

Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan seluruh program pendidikan pada madrasah dan dinyatakan lulus pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

Sedang SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (UAMBN) mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab untuk tingkat MTs dan MA.

Baca juga: Juknis PPDB Madrasah Tahun 2018

2. Download Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2017/2018

Sebagai pedoman dalam penulisan dan pengisian Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SHUAMBN) Tahun pelajaran 2017/2018, silakan masing-masing madrasah untuk mengunduh Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018, di bawah ini.

Juknis Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 2017/2018 (UNDUH DI SINI)

Dengan diterbitkannya SK Dirjen Pendis Nomor 2161 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penulisan Blanko Ijazah dan SHUAMBN Tahun Pelajaran 2017/2018 semoga memperlancar proses penulisan dan penyerahan Ijazah dan SHUAMBN kepada para peserta didik madrasah.

Juknis PPDB Madrasah Tahun 2018

Memasuki bulan Maret 2018, berarti masa Penerimaan Peserta Didik Baru semakin dekat. Karena itu Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengesahkan Juknis PPDB Madrasah Tahun 2018. Adalah Keputusan Dirjen Pendis Kemenag Nomor 481 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Juknis PPDB Madrasah Tahun 2018 merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB Kemenag 2018/2019). Baik untuk tingkat RA, MI, MTs, maupun MA dan MAK.

Dengan adanya Juknis PPDB madrasah 2018/2019 diharapkan proses dan tahapan penerimaan peserta didik di madrasah pada Tahun Pelajaran 2018/2019 dapat berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi.

1. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Dalam Juknis PPDB Madrasah Tahun 2018, madrasah dapat melaksanakan PPDB mulai bulan Februari hingga Juli.

Juknis PPDB tersebut juga mengatur terkait persyaratan penerimaan calon peserta didik (Bab II Juknis PPDB Kemenag) untuk setiap jenjang pendidikan. Salah satunya terkait dengan usia calon siswa yang diatur sebagai berikut:

• RA Kelompok A, berusia 4 s.d 5 tahun
• RA Kelompok B, berusia 5 s.d 6 tahun
• MI berusia paling rendah 6 tahun. Calon siswa dengan usia kurang dari 6 tahun yang memilki bakat istimewa dapat diterima dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
• MTs, paling tinggi berusia 15 tahun dan telah memiliki ijazah dari jenjang sebelumnya.
• MA dan MAK, paling tinggi berusia 21 tahun dan telah memiliki ijazah dari jenjang sebelumnya.

SK Dirjen Pendis Kemenag No 481 Tahun 2018 tentang Juknis PPDB Madrasah ini juga mengatur terkait rombongan belajar (Bab V). Jumlah rombel di masing-masing jenjang diatur sebagai berikut:

• Untuk Madrasah Ibtidaiyah
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 28 peserta didik
• Jumlah rombel dalam satu madrasah paling banyak 54 rombel
• Jumlah rombel dalam satu tingkat paling banyak 9 rombel
• Untuk Madrasah Tsanawiyah
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 32 peserta didik
• Jumlah rombel dalam satu madrasah paling banyak 33 rombel
• Jumlah rombel dalam satu tingkat paling banyak 11 rombel
• Untuk Madrasah Aliyah (MA)
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 36 peserta didik
• Jumlah rombel dalam satu madrasah paling banyak 36 rombel
• Jumlah rombel dalam satu tingkat paling banyak 12 rombel
• Untuk Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 36 peserta didik
• Jumlah rombel dalam satu madrasah paling banyak 72 rombel
• Jumlah rombel dalam satu tingkat paling banyak 24 rombel
• Untuk Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB)
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 5 peserta didik
• Untuk Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MTsLB dan MALB)
• Jumlah siswa dalam satu rombel paling banyak 8 peserta didik

2. Unduh Juknis PPDB Madrasah

Untuk membaca lebih lanjut dan dijadikan pedoman dalam penerimaan peserta didik baru di setiap madrasah, silakan untuk mengunduh SK Dirjen Pendis Kemenag No 481 Tahun 2018 tentang Juknis PPDB Madrasah (UNDUH DI SINI).

Baca Juga: Juknis BOS Madrasah Tahun 2018

Harapnnya Juknis PPDB Madrasah ini bisa menjadi pedoman bagi Kepala Madrasah, orangtua siswa, masyarakat, maupun pemangku kebijakan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di madrasah.

Juknis BOS Madrasah Tahun 2018

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag akhirnya merilis Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2018. Petunjuk teknis ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang diteken oleh Kamaruddin Amin pada 23 Januari 2018.

Peraturan ini menjadi dasar regulasi dan acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah di bawah naungan Kementerian Agama di tahun anggaran 2018.

BOS atau Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program BOS diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

Sebagaimana disebutkan dalam Juknis BOS 2018, BOS diberikan kepada semua madrasah negeri dan swasta yang ada di seluruh Indonesia yang telah memiliki izin operasional. 

1. Besar Biaya Satuan BOS 2018 Tetap

Jika pada tahun 2015 terdapat penambahan biaya satuan dana BOS dan pada tahun 2017 terjadi penambahan biaya satuan untuk Madrasah Aliyah, maka besaran biaya satuan BOS yang diterima oleh madrasah pada tahun 2018 masih tetap seperti tahun sebelumnya, yakni dihitung berdasarkan jumlah siswa di madrasah tersebut dengan penghitungan:

• Rp. 800.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Ibtidaiyah (MI)
• Rp. 1.000.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Tsanawiyah (MTs)
• Rp. 1.400.000,- / siswa / tahun bagi Madrasah Aliyah (MA)

Terkait waktu penyaluran dana BOS, berdasarkan Juknis BOS Madrasah Tahun 2018, pada tahun anggaran 2018 ini dana BOS akan diberikan selama 12 bulan yang akan disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah periode Januari s.d Juni 2018 (Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018) dan tahap kedua, Juli s.d Desember 2018 (Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019).

Merujuk pada Bab V Petunjuk Teknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2018, BOS yang diterima oleh madrasah dapat dipergunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka PPDB, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, rehab ringan ruang kelas atau pemeliharaan gedung madrasah, pembayaran honorarium bulanan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) dan Tenaga Kependidikan bukan PNS, dan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. 

Selain itu ditambah lagi dengan membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer desktop / laptop, biaya lainnya jika seluruh komponen 1 - 12 telah terpenuhi pendanaannya dari BOS.

Selain mengatur tentang aturan tata kelola Bantuan Operasional Sekolah, Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 yang merupakan lampiran dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 451 Tahun 2018 juga menyertakan lampiran yang berisikan contoh berbagai formulir yang diperlukan.

Baca juga: Download Aplikasi SIBOS PINTAR Kemenag

2. Unduh Juknis BOS Madrasah Tahun 2018

Untuk mempelajari Juknis BOS Madrasah Tahun 2018 secara lebih terperinci silakan unduh dan baca Keputusan Dirjen Pendis Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional pada Madrasah Tahun Anggaran 2018 melalui tautan di bawah ini.

• Juknis BOS Madrasah Tahun Anggaran 2018 (UNDUH DI SINI)

Baca Juga : Juknis BOP RA Tahun 2018

Dengan berpedoman pada Juknis BOS Madrasah Tahun 2018, diharapkan program pemberian Bantuan Operasional Sekolah ini dapat secara akuntabel dan tepat sasaran. Tentunya guna meningkatkan mutu pendidikan dan penuntasan wajib belajar di madrasah.

Juknis BOS Tahun 2018 Untuk SD, SMP, SMA, SMK Terbaru

 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
2. Biaya Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
4. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
5. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.  
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuanpendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
9. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan Menengah.
10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
11. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi
12. Pengadaan Secara Elektronik atau e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
13. E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
14. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
15. Sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan dasar dan menengah yang terus menerus diperbaharui secara online.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah Kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
17. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
21. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.
22. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP.
23. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat MKKS.
24. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
25. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.
26. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan  

Biaya BOS yang diterima oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK, dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut: 

1. SD sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
2. SMP sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun;
3. SMA dan SMK sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per 1 (satu) peserta didik per 1 (satu) tahun; 
4. SDLB/SMPLB/SMALB/SLB sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu peserta didik per 1 (satu) tahun. 

WAKTU PENYALURAN DANA BOS

Penyaluran BOS dilakukan setiap triwulan, yaitu Januari-Maret, AprilJuni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit dijangkau sehingga proses pengambilan BOS mengalami hambatan atau memerlukan biaya pengambilan yang mahal, maka atas usulan pemerintah daerah dan persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyaluran BOS dilakukan setiap semester, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember

Untuk lebih lengkapnya tentang Juknis BOS 2018 yang sudah resmi dikeluarkan sesuai dengan Permendikbud No 1 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Operasioanal Sekolah (BOS 2018) silahkan Download juknis BOS 2018 di bawah ini.

Juknis BOS 2018 untuk SD, SM, SMA, SMK Terbaru

Juknis BOP RA Tahun 2018

Petunjuk Teknis (Juknis) BOP RA Tahun 2018 telah dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama RI. Adalah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018 yang telah diketok pada akhir Desember 2017 silam. Juknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Bantuan Operasional Pendidikan bagi Raudlatul Athfal di Tahun Anggaran 2018.

Bantuan Operasional Pendidikan atau yang dikenal sebagai BOP RA merupakan program pemerintah yang berupa pemberian dana langsung kepada tiap Raudlatul Athfal dengan jumlah nominal didasarkan pada jumlah siswa di masing-masing RA. Sasarannya adalah seluruh Raudlatul Athfal di Indonesia, tentunya yang telah memiliki izin operasional.  BOP RA dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia bagi RA penerima. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program PAUD.

Besarnya biaya satuan BOP RA Tahun Anggaran 2018 ini tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Besarannya dana yang diperoleh setiap RA dihitung berdasarkan jumlah siswa per-RA dengan besaran Rp 300.000 persiswa pertahun.

Pencairan dana BOP RA Tahun Anggaran 2018 akan dilaksanakan sekaligus untuk satu tahun (12 bulan) periode Januari s.d Desember 2018 dengan satu tahap pencairan. Waktu pencairannya paling lambat bulan April 2018.

Poin-poin tentang BOP RA tersebut Ayo Madrasah sadur dari Petunjuk Teknis BOP RA Tahun Anggaran 2018 Bab I.

Sedang untuk penggunaan dana BOP RA Tahun 2018, diatur lebih lanjut dalam Juknis BOP RA 2018, Bab V yang menjelaskan tentang komponen pembiayaan, larangan penggunaan, dan mekanisme pembelian barang/jasa.

Komponen-komponen yang dapat dibiayai dengan menggunakan dana BOP yang diterima oleh RA antara lain adalah:

1. Pengembangan perpustakaan
2. Pembelian alat peraga edukatif
3. Pembelian bahan habis pakai
4. Kegiatan Pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa
5. Langganan daya dan jasa lainnya
6. Kegiatan penerimaan siswa baru
7. Biaya pemantauan/pendeteksian tumbuh kembang anak
8. Biaya peningkatan gizi anak atau pemberian makan tambahan
9. Penyusunan dan pelaporan
10. Pembelian perangkat pengolahan data
11. Perawatan sarana dan prasarana RA
12. Pengembangan profesi guru
13. Pembayaran honorarium bulanan guru dan tenaga kependidikan yang bukan PNS

Dalam juknis BOP juga disertakan contoh formulir-formulir yang diperlukan dalam pelaporan Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal.

Download Juknis BOP RA Tahun 2018

Bagi Raudlatul Athfal yang berhak menerima bantuan ini, silakan untuk membaca dan mempelajari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan Raudlatul Athfal Tahun Anggaran 2018 secara lebih terperinci.

Untuk mengunduh Juknis BOP RA 2018, silakan DOWNLOAD DI SINI

Baca juga: Kurikulum RA 2016 (SK Dirjen Pendis No. 3489 Tahun 2016)

Demikianlah Juknis BOP RA Tahun 2018, semoga bermanfaat dalam pelaksanaan bantuan secara tertib, tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel.

Download Panduan Simsarpras Madrasah V.2.0 - 2018

Juknis atau panduan Simsarpras versi 2.0 tahun 2018 telah dirilis. Buku panduan Simsarpras Madrasah ini menjadi panduan bagi madrasah dalam melakukukan pengajuan proposal bantuan, maupun verifikasi bantuan, serta memantau status ajuan yang dilakukan.

Simsarpras atau Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana merupakan aplikasi milik Sub Direktorat Sarana dan Prasarana pada Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah (KSKK). Fungsi utamanya adalah untuk melakukan pengajuan proposal bantuan untuk madrasah secara online. Sehingga bagi RA dan Madrasah yang ingin mengajukan bantuan sarana dan prasarana, salah satunya bisa memanfaatkan aplikasi Simsarpras ini.

1. Simsarpras Versi 2.0 Tahun 2018

Pada akhir 2017 silam, aplikasi Simsarpras mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas dengan dirilisnya Versi 2.0 Simsarpras Madrasah. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat http://sarprasmadrasah.kemenag.go.id/sarpras/

Seiring dengan diluncurkannya Simsarpras Versi 2.0 Tahun 2018, Direktorat KSKK Madrasah, pada Desember 2017, merilis Buku Panduan Simsarpras untuk Madrasah Tahun 2018.

Tentunya buku panduan setebal 45 halaman ini memuat tata cara dan fungsi-fungsi dari item yang dimiliki oleh aplikasi Simsarpras Versi 2.0

Dibandingkan dengan versi terdahulu, apliksi Simsarpras Madrasah ini memiliki beberapa item baru seperti:

• Tema aplikasi baru yang lebih terang
• Logo baru aplikasi
• Informasi "Profil" pada dashboard
• Penambahan informasi "Kontak Madrasah" pada dashboard
• Penambahan "Status Proposal Baru" pada History Proposal Dashboard atau pada Sub Menu Status Verifikasi
• Penambahan 10 kategori jenis bantuan Baru, yang meliputi:
• Asrama, yakni bantuan yang 
• Computer Based Test (CBT), 
• Laboratorium, 
• Media Pembelajaran, 
• Moda Transportasi, 
• Pembangunan Infrastruktur, 
• Peralatan Laboratorium, 
• Revitalisasi, 
• Teknologi Informasi, 
• Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T))
• Reset password dengan menggunakan email
• Pemisahan pengajuan antara madrasah swasta dan negeri secara otomatis
• Upload persyaratan secara otomatis setelah proses menyimpan proposal
• Penambahan file persyaratan pengajuan

2. Download Pedoman Simsarpras Versi 2.0

Bagi madrasah yang ingin melakukan pengajuan bantuan secara online melalui aplikasi Simsarpras ini, tentunya harus membaca terlebih dahulu Buku Pedoman (Pedoman Teknis) penggunaan aplikasi. Sehingga pengajuan tata cara dan fungsi-fungsi item dari aplikasi ini dapat digunakan secara benar.

Untuk mengunduh Pedoman Simsarpras Versi 2.0 silakan klik: DOWNLOAD

Semoga Juknis, Buku Panduan Simsarpras Madrasah Versi 2.0 Tahun 2018 ini bermanfaat bagi madrasah, terutama yang sedang membutuhkan peningkatan dan pengadaan sarana dan prasara madrasahnya masing-masing.